Tags

,

>
> Coba simak tulisan di buku : BENNY Tragedi Seorang Loyalis hal 53
karangan Julius Pour sbb :
> “Empat hari setelah Pekanbaru dibebaskan, pasukan pemberontak
dipimpin Mayor Boyke Nainggolan mencoba menguasai Medan dengan
melancarkan operasi Sabang Merauke. Sebelum peristiwa tersebut
meletus, jabatan Panglima TT I/BB telah diserahkan dari Simbolon
kepada Djamin Gintings. Simbolon dipindahkan ke MABAD tetapi tidak
pernah terlaksana karena dia lantas bergabung ke PRRI/Permesta.
Selama hari-hari menegangkan tsb, Djamin Gintings tidak mampu
menegakkan kewibawaannya sebagai Pangdam. Dia menyingkir ke Berastagi
di lereng Bukit Barisan”.
>
> Pertanyaan yang muncul di benak kita adalah atas dasar apa Julius
Pour memberikan penilaian bahwa Djamin Gintings tidak mampu
menegakkan kewibawaannya sebagai Pangdam? Kalau betul saat itu Djamin
Gintings di Berastagi apakah untuk menyingkir dari konstelasi politik
yang panas ketika itu atau untuk urusan lain? Saya tergelitik akan
tulisan Julius Pour di atas karena menyangkut kewibawaan dan nama
baik salah seorang tokoh TNI asal Tanah Karo yang memiliki peran
sentral pada perang Kemerdekaan RI di Sumut. Tulisan Julius Pour
menyiratkan Djamin Gintings tidak kesatria dan bertanggung-jawab
menghadapi pergolakan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.Adakah
tokoh Sumut yang mau sumbang saran atas hal di atas?
>

 

Pendapat Benny Murdani spt ditulis oleh Julius Pour tentu harus
dihormati, karena begitulah sudut pandangnya melihat peristiwa itu.
Bagi Benny, seorang panglima menyingkir berarti tidak berwibawa. Dia
tidak mengulas bagaimana situasi dalam tubuh TNI khususnya AD pada
masa itu. Juga tidak disinggung, pembrontakan di daerah PRRI
Permesta, DII-TI, Kahar Muzakar dsb, dilakukan oleh tentara.

Perbedaan sudut pandang itu biasa terjadi. Sama halnya ketika kita
membaca biografi Mauludin Simbolon yang ditulis oleh Prof. Payung
Bangun MA, sosok Simbolon ditampilkan sebagai seorang humanis. Dia
beranggapan manusia itu baik (harap dicatat, Payung Bangun
mewawancarai Simbolon beberapa puluh tahun kemudian setelah peristiwa
PRRI Permesta.

Tapi kalau kita baca buku yg ditulis sejarawan atau pengamat asing,
sudut pandang mereka berbeda lagi.

Kembali ke masalah pokok persoalan, mengenai menyingkirnya Panglima
TT I Djamin Gintings ke Berastagi. Pada masa itu, di seluruh
Indonesia, TNI belum menjadi kekuatan militer yang terintegrasi.
Termasuk di Sumut.

Masalah pergolakan politik militer di Sumut tahun 1956 – 1958
disajikan di Sora Mido secara bersambung dimulai edisi Februari yl.
Dalam tulisan selanjutnya nanti akan terlihat bagaimana friksi TNI AD
di Sumut, bagaimana peranan Mabes AD dalam hal ini AH Nasution, yg
mengukuhkan kedudukan Djamin Gintings sebagai Panglima TT I antara
lain dgn mengirimkan pasukan RPKAD/siliwangi.

About these ads