Tags

TAHUN 1927, dan tahun-tahun berikutnya, selepas pemberontakan komunis yang gagal
di Sumatera Barat dan Banten adalah masa-masa sulit bagi kaum pergerakan, baik
di Indonesia maupun di Belanda. Pemberontakan itu bukan saja membuat pemerintah
kolonial terkejut, tetapi juga merupakan awal malapetaka bagi pergerakan
nasional. Sebab sejak itu aparat keamanan semakin bertindak keras terhadap semua
kegiatan politik kaum nasionalis.

Akibatnya, banyak pemimpin partai yang ditangkap dan dibuang ke Digul, Papua.
Mohammad Hatta (1902-1980) dan mahasiswa aktivis Indonesia di Belanda juga ikut
kena getahnya. Bulan September 1927 Hatta dan tiga orang temannya (Nazir Sutan
Pamoentjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdoel Madjid Djojodiningrat) ditangkap dan
dijebloskan ke penjara. Dua tahun berikutnya Soekarno dengan beberapa orang
temannya di Bandung juga mengalami nasib yang sama.

Tidak terhitung jumlah mereka yang ditangkap di daerah. Peristiwa ini, berikut
sikap represif penguasa kolonial Belanda menjadi alasan utama mengapa Hatta
akhirnya sampai kepada kesimpulan tentang perlunya kaderisasi.

Namun, gagasan kaderisasi Hatta juga berkaitan erat dengan visinya tentang
pentingnya menyiapkan pemimpin bangsa di masa depan. Bagaimana Hatta merumuskan
konsep kaderisasi dan mengamalkannya dalam perjalanan karier politiknya dan
dalam perjalanan hidupnya sebagai rakyat biasa? Pada akhirnya akan ditunjukkan,
sesungguhnya warisan Hatta yang paling diabaikan oleh generasi sesudahnya ialah
cara baik Bung Hatta dalam pengaderan ini. Mengapa bisa demikian? Inilah yang
akan dibahas dalam tulisan sederhana ini.

Moral pemimpin bangsa

Kebanyakan tokoh nasionalis dan pemimpin partai sejak zaman pergerakan awal abad
ke-20 sampai zaman merdeka dan bahkan di zaman Orde Lama dan Orde Baru menaruh
cukup perhatian terhadap masalah pengaderan. Hiruk-pikuk acara “temu kader” di
zaman Orde Baru bahkan masih terngiang-ngiang di zaman Orde Reformasi sekarang
ini.

Namun, tidak ada tokoh bangsa yang paling konsisten dan paling intens
mengabdikan diri dan partainya demi kaderisasi pemimpin bangsa, kecuali Hatta.
Sebagai seorang yang sangat terpelajar sejak usia mudanya, dan aktivis politik
yang tak kenal menyerah (atau minta ampun) dalam perjuangannya, Hatta mulai
menyaksikan gejala yang kurang menguntungkan dalam kepemimpinan pergerakan
nasional sejak pertengahan 1920-an.

Meskipun Hatta tak meragukan nasionalisme mereka, ia mulai kecewa terhadap
gerakan nasionalis waktu itu. Dua partai terbesar di Tanah Air saat itu, Sarekat
Islam (SI, kemudian PSII) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) makin radikal dan
menyuarakan ideologi parokial. Hatta sebenarnya menaruh harapan terhadap Partai
Nasional Indonesia (PNI) Soekarno.

Namun, ia juga tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Ia tentu tak hendak
menyindir, ketika mengatakan bahwa “kita tidak perlu tepuk dan sorak, kalau kita
tidak sanggup berjuang … di luar ruangan rapat. Indonesia Merdeka tidak akan
tercapai dengan agitasi.”

Hatta tidak suka bila rakyat dikondisikan membeo kepada pemimpin, apalagi
menjadi obyek tipu daya (dan pembodohan diam-diam) demi kepentingan pemimpin
sehingga segala sesuatu keputusan pemimpin harus diterima dengan sukarela.

“Negeri yang rakyatnya hanya tahu menerima perintah dan tidak pernah turut
memperhatikan atau mengatur pemerintahan negerinya,” tulis Hatta, “tidak
memiliki kemauan dan tidak melakukan kemauan itu dengan rasa tanggung jawab
penuh.” Jika demikian, rakyat tidak akan pernah insyaf akan harga diri dan
kedaulatannya sehingga ia mudah tunduk ke bawah kekuasaan apa dan siapa saja.

Dengan begitu, “bila Indonesia merdeka, rakyat akan tetap tertindas oleh orang
yang berkuasa.” Dalam pengamatannya, Hatta menyaksikan tiga macam “kebangsaan”
atau nasionalisme yang berkembang di Hindia Belanda (Indonesia) waktu itu dan
ketiganya diyakininya merupakan gejala universal. Ketiga jenis kebangsaan itu,
dalam bahasanya sendiri ialah (i) kebangsaan “cap ningrat”, (ii) kebangsaan “cap
intelek”, dan (iii) kebangsaan “cap rakyat”. Hatta membentangkan ciri-ciri
masing-masingnya.

Pertama, kebangsaan “cap ningrat” mengukur kebangsaan menurut golongannya
sendiri. Dari zaman kerajaan dulu sampai zaman penjajahan Belanda kaum ningrat
(bangsawan) termasuk golongan yang memerintah. Penguasa Belanda mengerti betul,
rakyat Indonesia lebih mudah diperintah oleh Inlandsche Hoofden, yaitu para
kepala-kepala pribumi yang berkuasa sebelumnya.

Jadi, dalam kebanyakan alam pikiran kaum ningrat, tertanam jiwa kebangsaan “cap
ningrat”, yang merasa bahwa kalau Indonesia sudah merdeka, merekalah yang berhak
berkuasa. Menurut mereka, itu sudah merupakan historisch recht (hukum sejarah).
Sebab itu “mereka mencita-citakan kembalinya Kerajaan Majapahit ke atas
Indonesia ini.” Dalam faham kebangsaan semacam itu, rakyat banyak tak dihitung,
kecuali untuk mengabdi kepada penguasa, alias “Daulat Tuanku”.

Kedua, faham kebangsaan “cap intelek”, mirip dengan “cap ningrat”, berpandangan
bahwa jika Indonesia suatu saat mencapai kemerdekaannya, merekalah yang akan
diprioritaskan untuk berkuasa. Bagi mereka orang yang duduk di pemerintahan
bukan karena keturunan, melainkan karena kecakapannya sendiri. Bukan bangsawan
karena darah, tetapi bangsawan baru karena otak dan kecakapan. Sebab itu, nasib
rakyat dan urusan negeri biar diserahkan saja ke tangan kaum intelek.

Dalam pikiran mereka tertanam anggapan bahwa rakyat banyak itu bodoh, malas,
miskin, dan suka menurut. Oleh karena rakyat hidupnya sengsara, tidak ada waktu
bagi mereka untuk memikirkan politik. Jadi, tak perlu ikut campur dalam mengurus
negeri. Kebangsaan “cap intelek”, seperti halnya dengan “cap ningrat”
memperlakukan rakyat sebagai “perkakas” kaum intelek atau cerdik pandai saja.

Akan halnya kebangsaan yang ketiga, yaitu “cap rakyat”, adalah tipe yang langka.
Bukan kebangsaan “cap intelek” dan bukan pula “cap ningrat”, melainkan
kebangsaan “cap rakyat” itulah menurut Hatta yang harus dibangun. Mengapa?
Sebab, rakyat itulah badan dan jiwa bangsa. Rakyatlah yang menjadi ukuran tinggi
rendahnya derajat suatu bangsa. Dengan rakyat kita akan naik dan dengan rakyat
kita akan turun. Dalam bahasa kias Minangkabau, “ke bukit sama mendaki ke lurah
sama menurun”.

Tegasnya, hidup matinya Indonesia sebagai sebuah bangsa tidak bisa dilepaskan
dari rakyat, dan pemimpin sejati adalah pemimpin yang bisa membaca rakyat dan
meletakkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas lain-lain kepentingan.

Konsep kebangsaan “cap rakyat” adalah temuan Hatta yang unik, karena
“kebangsaan” tidak bisa dipisahkan dari “kerakyatan”. Kedua kata itu merupakan
butir pemikiran Hatta yang paling mendasar dalam satu tarikan napas dan
sekaligus melintasi semua gagasan Hatta tentang persatuan, kemerdekaan,
demokrasi, ekonomi dan sejumlah gagasan politiknya yang lain, termasuk
kaderisasi.

Tak syak lagi, konsep kebangsaaan “cap rakyat” adalah gagasan otentik Hatta yang
diinspirasikan oleh kombinasi pengalaman belajar dari masyarakatnya sendiri,
Minangkabau dan Indonesia secara keseluruhan serta dari Barat saat ia menjadi
mahasiswa di Belanda. Memang Hatta adalah tokoh yang mampu menjadi rasional
tanpa harus kebarat-baratan. Pada saat yang sama ia tak perlu terjebak dengan
mentalitas kebangsaan “cap intelek”, meskipun ia termasuk kaum terpelajar yang
menempuh pendidikan terbaik pada masanya.

Sudah barang tentu ajaran merantau Minangkabau juga ikut menolongnya. Bukankah
adat memesankan “ingat-ingat kampung halaman supaya menjadi orang berguna”.
Kampung halaman Hatta yang sudah tercerahkan itu ialah Indonesia. Ia tak takut
dibuang ke mana pun di Hindia Belanda karena menurut dia, semuanya adalah
“kampung halaman kita juga”.

Kerisauan Hatta ketika menjadi mahasiswa di Belanda, justru memikirkan
“bagaimana mencari jalan pulang ke masyarakat sendiri bagi ontworteling der
Indonesiche intellectuelen, kaum terpelajar yang tercerabut dari masyakaratnya
sendiri.

Dengan kaderisasi, mereka justru bisa menjadi kekuatan. Ini pertama-tama harus
lewat partai karena, menurut Hatta, partailah tempat penggodokan pemimpin.
Pernyataan bahwa kesetiaan pemimpin kepada partainya harus berakhir ketika
kesetiaannya kepada negara dan bangsa dimulai, bukan dari Hatta, melainkan dari
Soekarno, tetapi Hatta-lah yang melaksanakannya.

Partai kader

Digagas di Belanda dan didirikan di Yogyakarta di pengujung tahun 1931,
Pendidikan Nasional Indonesia (PNI), atau sering disebut PNI Hatta untuk
membedakannya dengan PNI Soekarno yang telah dibubarkan sebelumnya dan
menggantinya dengan partai baru, Partindo, lebih menekankan kegiatannya pada
pendidikan kader pemimpin.

Hatta dan Sutan Sjahrir sepakat untuk tidak menyinggung-nyinggung kata partai
dalam partai baru mereka. Salah satu alasannya ialah, kalau sikap politik
kolonial terus-menerus semakin represif dan menangkapi semua pucuk pimpinan
partai, siapakah yang akan meneruskan perjuangan? Tetapi, argumen Hatta lebih
dari sekadar alasan praktis demikian.

Kaderisasi erat kaitannya dengan kesinambungan kepemimpinan bangsa, atau dalam
idiom politik Orde Baru, suksesi. Sebab, di mata Hatta muda, kemerdekaan pada
akhirnya pasti datang. “Cepat atau lambat setiap bangsa yang ditindas pasti
memperoleh kemerdekaannya kembali, itulah hukum sejarah yang tidak dapat
dimungkiri. Hanya soal proses [waktu] dan cara bagaimana mereka memperoleh
kembali kemerdekaan itu ….” Karena itu perlu disiapkan pemimpin di masa depan.

Sehubungan dengan itu, maka kaderisasi anggota partai, bagi Hatta, sama artinya
dengan menanam bibit. Untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin
pada zamannya harus menanam. Bibit yang baik akan menghasilkan buah yang bernas,
terutama kalau dilakukan dengan pengkaderan yang benar.

Pengaderan yang benar ialah meletakkan nilai-nilai “kebangsaan” dan “kerakyatan”
sebagai roh atau suluh moral kepemimpinan. Jadi, meskipun partai baru itu
keluarnya tampil dalam bentuk pendidikan, tetapi pada saat yang sama berusaha
menciptakan kerangka kerja organisasi partai di pusat dan di daerah.

Calon anggota dipilih dengan hati-hati, tidak sembarangan yang berminat. Mereka
hanya diterima menjadi anggota penuh setelah melalui masa percobaan. Para calon
anggota mula-mula dituntut mengikuti kursus-kursus dan menunjukkan kesetiaan dan
pengertian tentang prinsip-prinsip partai. Bahan kursus antara lain didasarkan
pada sebuah pamflet yang ditulis oleh Hatta pada akhir 1932 berjudul Ke arah
Indonesia Merdeka.

Selain mengadakan kursus-kursus pendidikan untuk calon anggotanya, partai baru
itu juga mengadakan rapat umum, kongres, menerbitkan majalah dan “kitab-kitab
sebaran” (brosur) dan mendirikan majelis-majelis “pemberi keterangan”
(informasi). Nama majalah partai PNI Hatta ialah Kedaulatan Rakyat. Hampir
setiap pagi, setelah shalat subuh, Hatta menyisihkan waktunya untuk membuat
karangan di Kedaulatan Rakyat atau di penerbitan partai lain, meskipun tidak
sehaluan dengan partainya.

Hatta, seperti kebanyakan pemimpin segenerasi dengannya adalah pemimpin yang
mampu menulis baik, tajam, tetapi mudah dicerna pikiran awam. Bacaannya luas dan
sewaktu menjadi mahasiswa ia dikenal sebagai mahasiswa yang memiliki buku paling
banyak di antara mahasiswa Indonesia di Belanda. Ini menjadi referensi baginya
untuk memikirkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan terutama masalah politik
di Tanah Airnya.

Pemimpin adalah orang yang mendidik

Bagi Hatta, kaderisasi sama artinya dengan edukasi. “Pendidikan! belum atau
tidak politik”, tulis Hatta tahun 1932. “Politik di negeri terjajah terutama
berarti pendidikan”. Akan tetapi, pendidikan di sini tidak mesti diartikan
pendidikan formal, atau dalam istilah Hatta “sekolah-sekolahan”, melainkan
pendidikan dalam arti luas.

Tugas pemimpin pertama-tama ialah mendidik rakyat, dan bukan memperalatnya.
Memimpin berarti menyelami perasaan dan pikiran rakyat serta memberi inspirasi
agar rakyat bisa keluar dari kesulitan yang membebaninya, baik karena sistem
kolonial itu sendiri maupun karena keterbatasan mereka dalam memecahkan
persoalan sehari-hari. Untuk itu, fondasi pendidikan kader pemimpin ialah
“kebangsaan” dan “kerakyatan”.

“Membangun semangat kebangsaan pada bangsa yang tidak merdeka,” demikian Hatta,
“ialah membangun kemanusiaannya.” Selanjutnya membangkitkan kegembiraan dan
keberanian hati [jadi tidak mesti otot] pada rakyat banyak yang dulunya sudah
kehilangan sifat dan budi!” Mereka memerlukan bimbingan dan penerangan
setidaknya dalam tiga aspek berikut.

Pertama, pendidikan politik diperlukan agar rakyat insyaf dan sadar terhadap hak
dan kedaulatannya. Begitu juga supaya pengetahuannya tentang politik, hukum dan
pemerintahan negeri bertambah luas.

Kedua, pendidikan ekonomi bagi rakyat dimaksudkan agar membuka mata mereka
terhadap kondisi keterbelakangan selama ini, seraya memberi jalan terhadap
kemungkinan berkembangnya suatu perekonomian baru, seperti koperasi dan
bentuk-bentuk usaha baru lainnya.

Ketiga, pendidikan sosial bagi rakyat diperlukan agar mereka dapat mempertinggi
keselamatan penghidupan bersama. Ini antara lain dengan memberi pelajaran umum
dan memajukan kesadaran tentang arti disiplin, hemat, jujur, bersih, baik dalam
arti kesehatan fisik maupun bersih secara moral dan batiniah. Akan tetapi, semua
ini tidak mungkin dilakukan kalau pemimpin itu sendiri tidak terpelajar dan
mendapat gemblengan dalam organisasi. Sebelum mendidik orang lain, “pemimpin itu
sendirilah yang terlebih dulu mendidik dirinya sendiri”.

Hatta tidak menolak kehadiran koloniaal onderwijs (pendidikan kolonial) karena,
menurut dia, pendidikan Barat itu superieur, ilmunya teratur [maju] dan
tekniknya tinggi. Ia sendiri belajar di sekolah Belanda mulai sekolah dasar
Belanda (ELS) di Padang sampai ke perguruan tinggi di Rotterdam, Belanda,
(1922-1932). Yang ditolak tegas-tegas oleh Hatta dari pendidikan kolonial adalah
sistemnya.

Sistem pendidikan kolonial didasarkan pada asas utiliteit, atau “siap pakai”
dalam jargon pendidikan Indonesia sekarang. Konsep pendidikan semacam itu,
menurut Hatta, lebih berorientasi pada keperluan penjajah Belanda dan bukan
kepada peningkatan kualiteit kamanusiaan dalam arti luas. Selaku demikian,
pendidikan akhirnya tak lebih dari sekadar perkakas kaum penjajah, atau
sebaliknya hanya untuk kepentingan pribadi kaum terdidik sendiri.

Pendidikan kolonial hanya melahirkan ontworteling der Indonesiche intellectuelen
dan pada gilirannya hanya akan menjadi kaum borjuis baru, orang yang cenderung
memikirkan senangnya sendiri tanpa peduli dengan lingkungannya. Inilah aspek
moral yang dikhawatirkan Hatta.

Dalam pengamatannya, tidak sedikit kaum terpelajar Indonesia yang terjebak di
antara dua pusat gravitasi, yakni antara kepentingan penguasa dan pengusaha
kolonial di satu pihak dan kepentingan individual di lain pihak. Dengan
demikian, pada saat yang sama di situ terdapat rongga kosong yang ditelantarkan,
yaitu masyarakat bangsa dan/atau rakyat banyak. Ke sanalah pemimpin partai yang
sudah dikaderkan itu diterjunkan.

Karena Hatta lebih memikirkan pendidikan untuk rakyat banyak ketimbang politik
an sich, maka berpolitik di negeri yang sedang terjajah tidak terutama berarti
urusan kekuasaan, atau soal parlementaire srijd (perjuangan di parlemen),
melainkan mendidik rakyat agar mereka insyaf akan kesadaran dirinya dan kondisi
riil yang membelenggunya. Kondisi riil yang dimaksudkan Hatta ialah bahwa rakyat
Indonesia dalam keadaan terjajah dengan segala keterbelakangan yang
ditimbulkannya.

Meskipun penjajahan Belanda di Indonesia, di mata Hatta, tampak luarnya lebih
senonoh karena mempergunakan instrumen wet (hukum), tetapi batin dan praktiknya
tidak. Mentaliteit kolonial ialah otoriter karena asas pemerintahan kolonial
menurut Hatta ialah “perkosa” (paksaan?). Pada abad-abad sebelumnya, kekuasaan
kolonial dilawan dengan kekerasan. Tetapi karena senjata mereka lebih unggul,
begitu juga administrasinya, maka segala perlawanan di masa lalu ditundukkan
dengan “perkosa-buta”, lalu diperintah dengan memperalat penguasa pribumi juga.

Hatta mengkhawatirkan berkembangnya kebangsaan “cap ningrat” di kalangan kaum
pergerakan. Untuk itulah perlunya kaderisasi. Inti asasi dari pendidikan kader
pemimpin menurut Hatta ialah membentuk budi dan pekerti serta memperkuat iman.
Di situ pendidikan watak lebih diutamakan.

Dengan kaderisasi, para pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya memiliki kemampuan,
tidak hanya dalam arti kecerdasan intelektual, tetapi yang lebih dipentingkan
ialah memiliki pijakan moral dan emosional yang tercerahkan dengan suluh moral
“kebangsaan” dan “kerakyatan”.

Krisis kepemimpinan

Pada masa perjuangan kemerdekaan (1945-1950) Hatta dan para the founding fathers
(para pendiri bangsa) masih dapat menyaksikan buah yang mereka tanam sebelumnya.
Para pemimpin pada masa ini tidak hanya mampu memberi visi, inspirasi, semangat
kepada rakyat, tetapi juga teladan dan arah yang nyata untuk mengabdikan dirinya
demi kepentingan bangsa. Ucapan para pemimpin meresap ke dalam hati, bahkan
masih diingat dan dikutip oleh rakyat di pelosok yang paling jauh sekalipun.

Perang melawan Belanda dimenangkan bukan karena keunggulan senjata juga bukan
karena kecerdasan bangsa ini, tetapi lebih ditentukan oleh keuletan dan kekuatan
mental pemimpin dan rakyat yang telah ditempa dalam berjuang di medan gerilya
dan di meja perundingan di bawah suluh moral kebangsaan dan kerakyatan,
sekalipun dalam serba berkekurangan.

Namun, pada masa Orde Lama kaderisasi semakin identik dengan indoktrinasi. Orde
Lama yang diawali dengan “Dekrit Presiden 1959 menguburkan demokrasi dengan
demokrasi, yaitu “Demokrasi Terpimpin”. Atas nama “Demokrasi Terpimpin” semua
lembaga demokrasi yang tak disukai Presiden Soekarno dibubarkan, termasuk
parlemen, partai-partai besar sekalipun (seperti Partai Masyumi dan partai
sosialis Sjahrir), di samping pemberedelan surat kabar dan penangkapan sejumlah
pemimpin terkemuka. Dalam iklim yang semakin represif dan otoriter semacam itu
tak ada yang dapat dinamakan kaderisasi, kecuali indoktrinasi.

Obsesi Soekarno yang berlebihan terhadap persatuan versinya sendiri lewat
“Nasakom” dan dengan pelbagai idiom dan konsepsi politik yang diciptakanya,
menyita perhatian dan energi ke pusat kekuasaan yang terkonsentrasi di
tangannya.

Sementara itu, Hatta yang sudah menjadi rakyat biasa sejak pengunduran dirinya
dari kursi wakil presiden akhir 1956, tidak bisa menyembunyikan kegusarannya. Ia
melihat langkah-langkah yang diambil Soekarno sudah terlalu jauh. Dengan santun
ia sering mengingatkan Presiden lewat surat-surat pribadinya. Sekali-sekali
Soekarno membalasnya juga, tetapi karena tidak ada tanda-tanda diindahkan, Hatta
sekali waktu terpaksa menyurati dengan agak tajam. “Apa yang kita cela dan
tantang di zaman kolonial Belanda [dulu] sekarang berulang kali terjadi,
dilakukan atas nama Saudara. Harap Saudara renungkan sedalam-dalamnya hal ini….”

Ironisnya, kejatuhan Soekarno justru karena kegagalannya mengelola bara api di
bawah kakinya, militer di satu sisi dan komunis di sisi lain. Lebih ironis lagi,
kejatuhannya harus dibayar dengan mengorbankan ratusan ribu anak bangsa. Orde
Baru sedikit banyak adalah kelanjutan dari Orde Lama.

Pelan-pelan tapi pasti, rezim Soeharto juga membunuh demokrasi dengan demokrasi.
Dulu “Demokarsi Terpimpin, sekarang “Demokrasi Pancasila” dengan monopoli
penafsiran di tangan penguasa. Di masa Orde Lama adalah militer dan komunis
(PKI) sebagai mesin politiknya. Orde Baru juga menggunakan militer dan Golkar,
seperti halnya PKI, berperan sebagai mesin politik kekuasaan Orde Baru. Sampai
tingkat tertentu, Orde Baru Soeharto menduplikasikan secara cerdas watak politik
kolonial dan Orde Lama.

Dulu di zaman kolonial, khususnya selepas pemberontakan PKI 1927, setiap
pemimpin yang “berbahaya” dicap komunis. Praktik semacam ini juga dilakukan
rezim Soeharto. Sikap represif penguasa, depolitisasi masa lewat formula “massa
mengambang,” pendekatan rust en orde yang dalam bahasa politik Orde Baru disebut
“stabilitas da keamanan” mematahkan tunas pemimpin yang tumbuh di luar lingkaran
kekuasaan (baca Golkar).

Namun, keliru mengatakan Orde Baru tak mengenal kaderisasi. Apa yang disebut
dengan “temu kader” berlangsung secara teratur. Tidak hanya menjelang Pemilu.
Golkar khususnya karena didukung dana yang melimpah hampir sepanjang tahun dan
di setiap tingkat mengadakan “temu kader” dengan biaya yang tidak sedikit.

Dengan sistem yang monolitik dan “komando” dari atas, “temu kader” bukan untuk
mendidik bagaimana menjadi pemimpin sejati seperti yang dibangun Hatta,
melainkan menggalang massa untuk mengejar mayoritas tunggal. Tidak heran jika
pemimpin yang dihasilkannya adalah para pemimpin medioker dan oportunistik yang
memperoleh posisi-posisi tertentu karena restu dari atasan.

Untuk kelompok militer sebagai salah satu sumber pemasok pemimpin selain Golkar
keadaannya agak sedikit berbeda. Militer atau ABRI yang dianggap “superior” dan
memiliki sistem pengaderan terbaik di masa rezim Orde Baru, cukup puas dengan
memerankan dirinya sebagai sumber legitimasi pemimpin sipil dan sekaligus
pangeran di sekitar Soeharto.

Meskipun banyak jenderalnya, rezim militer Orde Baru bukan hanya tidak mampu
melahirkan pemimpin besar, kecuali “jenderal besar”, tetapi juga menggeser
posisinya yang di masa perjuangan kemerdekaan menjadi “benteng terakhir” dalam
melindungi negara dan bangsa menjadi alat kekuasaan orang yang berkuasa.

Kini di gerbang abad ke-21, setelah puluhan tahun Indonesia merdeka apa yang
tersisa dari kaderisasi Hatta. Dalam periode panjang interupsi otorianisme Orde
Lama dan Orde Baru, tunas pemimpin bangsa telah patah tanpa bisa tumbuh lagi.

Dalam keadaan semacam itu bangsa ini kehilangan kepemimpinan yang akarnya
merambat kokoh ke bumi pertiwi. Suluh moral “kebangsaan” dan “kerakyatan” yang
menerangi perjalanan bangsa ke depan sebagaimana dicita-citakan Hatta semakin
redup. Pragmatisme hidup telah menjadi nilai baru yang dominan bagi generasi
masa kini, termasuk para pemimpinnya.

Mereka yang tak suka dengan pemikiran Hatta mungkin akan mengatakan globalisasi
terlalu tangguh untuk dilawan dengan nasionalisme. Dibutuhkan kekuatan dan
kepintaran dan bukan nasionalisme.

Tetapi globalisasi moralnya apa? Bila tantangan terbesar bangsa ini, hic et nunc
(di sini dan sekarang), adalah krisis kepemimpinan, maka tidak ada jalan lain
kecuali membangun kader pemimpin bangsa sebagaimana yang telah diletakkan
dasar-dasarnya oleh Hatta, guru bangsa yang sejati, yang memberikan pencerahan
terhadap rakyatnya. [Mestika Zed, Tamatan Vrije Universiteit Amsterdam, kini
staf pengajar Universitas Negeri Padang]

Source: Kompas, Jumat, 9 Agustus 2002