Tags

> Konsepsi Presiden 21 Februari 1957 adalah kritik pedas sekaligus
> ultimatum Soekarno terhadap demokrasi Liberal. Pertama Soekarno
> mendesak pembentukan suatu kabinet berkaki empat (Masyumi, PNI, NU,
> dan PKI). Kedua dibentuknya DPR-GR yang terdiri dari perwakilan partai
> NasAKom dan golongan fungsional yang dirasa belum diwakili oleh
> partai, termasuk di dalamnya militer.

Pada waktu sistem perlementer dihapuskan, penolakan itu muncul dari
Bung Hatta sebagai wakil Presiden dan M. Natsir dari Masyumi.

Perlu diingat kembali bahwa apa yang dimaksudkan pada ajaran Bung
Hatta mengenai Daulat Ra’Jat dan sosial-demokrat pada lapis masyrakat
terkecil-kecilnya tidak lain dan tidak bukan adalah
__sistem__Parlementer__.

Sistem Parlementer inilah yang menjadi sumber asli pemikiran Bung
Hatta sbg fungsi demokrasi asli masyrakat Indonesia (yang kalau di
trace berasal dari sosialisme yang tercipta di ‘nagari’ dari Alam
Minangkabau’.

Ini yang membuat Bung Hatta sedih sekali dan kemudian mengganggap
Sukarno dengan Demokrasi Terpimpinya sebagai sebuah Otoriter
Kediktatoran.

> Ide kabinet berkaki empatlah yang membuat Dwitunggal menjadi
> Dwitanggal. Soekarno menganggap kaum komunis mempunyai saham juga
> dalam sejarah Indonesia, oleh sebab itu tidak ada salahnya diberi
> kekuasaan agar ikut bertanggung jawab atas situasi yang ada. Sedangkan
> Hatta yang telah berpengalaman dengan pengkhianatan komunis baik pada
> masa pergerakan nasional (tikaman oleh Abdul Majid dan Maruto di PI)
> maupun masa revolusi fisik peristiwa Madiun 1948. Hatta menganggap
> bahwa sekali saja PKI diberi kekuasaan, maka PKI akan berusaha
> memonopoli kekuasaan tersebut yang mengakibatkan demokrasi akan mati
> di Indonesia. Pandangan Hatta ini diamini oleh Masyumi dan PSI untuk
> mendukung para Warlords luar Jawa untuk melancarkan PRRI dan >Permesta.

Ada alasan lain , yaitu ajaran Bung Hatta yang mengatakan bahwa
Komunis itu bukan sesuatu yang bisa diterapkan di Indonesia karena
komunis merupakan paham “foreign-dominated” , artinya hanya memaksakan
apa yang terjadi di Russia jaman Bolshevik kepada Indonesia.

Sikap Bung Hatta terhadap ketidaknyamananya dengan komunis bisa
ditraceback sejak 1930 dimana ia tidak setuju dengan keputusan
Stalin/Komintern thd pandanganya ttg komunisme di asia , yang mana
Hatta kemudian dikeluarkan dari perhimpoenan Indonesia seperti
keterangan diatas –dimana Abdul Madjid adalah salah satu pelakunya–.

Selanjutnya, pada 1960an pun Bung Hatta menganggap Nasakom-nya bung
karno itu mengada-ada , tidak mungkin minyak dan air bisa bersatu
katanya <—- “Ini dia kalimat dan pernyataan kunci Bung Hatta <—.

> Kabinet Ali II pin meletakkan jabatan sampai pada akhirnya presiden
> menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur kabinet lalu mengangkat
> Djuanda sebagai PM yang membuat partai-partai kehilangan muka.
> Dengan sekejap arus tenang (setruman listrik DC) demokrasi berubah
> menjadi bergejolak (setruman listrik AC) yang berhujung pada sebuah
> kediktatoran. Hal ini disebabkan pertama karena tentara sebagai
> pertahanan dan keamanan (resistor penghambat arus) mengalami
> perpecahan Intern. Kedua karena Dwitunggal (Kondensor) telah menjadi
> Dwitanggal yang mengakibatkan Indonesia (sebuah rangkaian listrik)
> terbakar (konsleting).
> Terjadilah dikotomi antara pusat dengan daerah dan antar Jawa yang
> komunis (-) dengan Luar jawa yang anti komunis (+).

Ingat juga NU banyak berbasis di Jawa, waktu itu NU partai terpisah
dengan Masyumi yg lebih banyak berbasis di Sumatra.

> Hatta yang
> diharapkan oleh pemberontak PRRI dan Permesta mendukung tidak
> mendukung walaupun Munas gagal.

Yap betul sekali, ini dia salutnya kita terhadap Bung Hatta !!
walaupun jika ia mau, itu gampang sekali dan sejarah kita sekarang ini
mungkin bisa berbeda 180 derajat.

kita bisa membaca ini karena Bung Hatta tidak mau mengingkari
demokrasi/konstitusi ; istilahnya biarlah orang lain bisa mengingkari
konstitutasi, tapi tidak bagi seorang Hatta.

Saya pribadi salut lagi ketika pada 1963 Bung Hatta pernah berkata
lagi di sebuah kesempatan , “Biarlah, saya akan mengikuti dia, apapun
yang terjadi dia (Bung Karno) tetap Presiden saya yang dipilih secara
demokratis).

Posisi Hatta sebelulnya, seperti yang ditulis oleh Malvin Rose pada
Indonesia Free: Political Biography of Hatta, adalah beliau ini
menunggu kejatuhan Soekarno ; karena menurutnya, sistem otoriter
diktatorisme pada kenyataanya hanya bisa bertahan sebentar saja, dan
ketika kekuasaan otoriter ini runtuh, semua yang bertumpu diatasnya
akan jatuh bersama-sama.

Ini pandangan Hatta yang menjadi kenyataan pada 1966an. Beliau
kemudian ingin menjadi presiden-in-interim pada saat itu , tapi kita
tahu kekuatan politik militer suharto tidak menginginkan beliau
kembali lagi — the rest is history –.

>Sebaliknya Hatta yang mengecam
> Soekarno juga mengecam para pemberontak. Kabinet Djuanda yang naik
> atas restu Presiden pun akhinya meletakkan jabatan mengembalikan
> mandatnya. Sidang konstituante berhasil merumuskan pasal-pasal tentang
> HAM namun tidak mengenai dasar Negara Soekarno dengan dukungan
> militer, PKI den beberapa partai pragmatis akhirnya mendengungkan
> Dekrit pada 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 dan pembubaran
> konstituante.
>
>
>