Tags

dialog jumat , paramadina
———————–

Beberapa waktu yang lalu ada saudara-saudara kita yang
mengangkat kembali masalah Piagam Jakarta. Ada
kekhawatiran hal itu akan menjadi pemicu perpecahan di
antara kita, padahal kita sudah sepakat untuk menjaga
kesatuan, bukankah begitu Cak Nur?

Ada sedikit perbedaan di sini menyangkut redaksi pasal
29. Dalam Piagam Jakarta, bunyi pasal 29 ayat 1 adalah
“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk–pemeluknya”. Piagam Jakarta itulah yang
semula mau dibacakan pada acara Proklamasi 17 Agustus.
Tapi kemudian ada hambatan karena terjadi tarik
menarik antara kelompok yang pro dan kontra. Kompromi
yang ditempuh Bung Karno untuk mengatasi itu adalah
dengan membuat teks Proklamasi Kemerdekaan seperti
yang sekarang kita kenal. Sementara itu masalah Piagam
Jakarta diselesaikan satu hari setelah Proklamasi
(18/8/45). Tidak kurang dari Bung Hatta, Ki Bagus
Hadikusumo (Ketua Umum Muhammadiyah waktu itu), Kasman
Singodimedjo, dan Teuku Mochamad Hasan, ikut turun
tangan menyelesaikan masalah tersebut Mereka adalah
orang-orang terhormat dan representatif. Oleh karena
itu dari sudut ini kita juga harus menghargai solusi
yang mereka berikan. Tapi yang ingin saya sebut lebih
lanjut ialah bahwa sebetulnya solusi yang mereka
berikan, terutama oleh Ki Bagus Hadikusumo, dengan
mengubah kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk–pemeluknya”
menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, itu jauh lebih
prinsipil, bahkan jauh lebih Qur’ani daripada yang
pertama.

Kenapa begitu?

Pada yang pertama, “Ketuhanan” itu tanpa kualifikasi,
masih merupakan pertanyaan besar. Tetapi setelah
diberikan “Yang Maha Esa” maka Ketuhanan di sini
menjadi tauhid dan itu lebih prinsipil. Oleh karenanya
jauh lebih penting daripada tujuh kata-kata itu. Maka
kalau bunyi pasal 29 ayat 1 itu dikembalikan lagi
kepada Piagam Jakarta, itu namanya kita mundur. Ini
penting sekali kita garis bawahi karena kita harus,
katakanlah, lebih otentik. Dan di sini saya menaruh
kepercayaan kepada orang seperti Ki Bagus yang memang
sebagai seorang ketua Muhammadiyah pastilah pahamnya
tentang agama lebih dari yang lain-lain yang mungkin
agak awam. Dan di situ ada orang seperti Mohammad
Hatta. Yang terakhir ini saya kira tidak berlebihan
kalau disebut sebagai inti dari hati-nurani
keindonesiaan. Kalau persoalan hati-nurani kita memang
menyebut Bung Hatta, bukan Bung Karno. Jadi,
sebetulnya, Indonesia itu yang paling pas adalah
Hattaisme. Dia seorang nasionalis, patriot sejati,
tapi juga Muslim yang sangat saleh. Kebetulan Hatta
adalah anak dari seorang mursyid tasawuf yang selalu
mengajarkan kitab al-Hikam karya Ibn Athaillah.
Menurut Buya Hamka, nama Hatta itu diberikan oleh
ayahnya. Kita tahu bahwa dalam dunia tasawuf ada
istilah tabarruk, mengambil berkah, dari pengarang
tersebut, yaitu Muhammad Atho’. Kemudian dalam
prosesnya, karena harus di-Belanda-kan, maka menjadi
Hatta. Dari sudut itu Hatta adalah orang yang agamanya
tidak main-main. Dia tidak begitu at home dengan
Sumatera Barat, karena dia termasuk golongan
“konservatif” tasawuf. Artinya berbeda dengan,
misalnya, orang-orang yang mensponsori Thawalib, atau
yang kemudian bergabung dengan Muhammadiyah.

Mengenai pernyataan “kewajiban menjalankan syariat
lslam bagi pemeluk-pemeluknya”, itu dari sudut
keimanan bagaimana?

Percaya kepada Tuhan dengan kewajiban macam-macam, itu
redundan, berlebihan. Dalam al-Qur’an tidak ada
perkataan seperti itu, yang ada amantu billah (aku
beriman kepada Allah). Ungkapan “dengan kewajiban”,
dan sebagainya itu tidak perlu ada, karena itu sudah
implisit di dalam perkataan amantu billah. Artinya,
kalau orang beriman kepada Allah dengan sendirinya
harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah.