Tags

Persoalan ekonomi adalah persoalan tua di dunia ini. Begitu tuanya sehingga selalu menarik untuk dibicarakan atau diperdebatkan. Dan hebatnya dia semakin muda pula. Sejaka zaman bahola persoalan ini selalu punya dua kubu sentral. Dalam soal specifik apa saja dalam ekonomi. Soal nasionalisasi atau internasionalisasi ekonomi nasional atau objek penting perekonomian nasional misalnya tambang, telefon,televisi dll. Masalah nasionalisasi perkebunan di Indonesia setelah Belanda engkang, masalah coal mine di Inggris pada permulaan perang dunia kedua selesai, masalah privatisasi perusahaan yang sama di bekas Uni Soviet dll dsb. Selalu ada dua kubu sentral pendapat dari dulu sampai sekarang, dan pasti jugalah seterusnya kedepan. Bagaimana kalau nanti cuma satu pendapat atau cuma satu kubu saja? Bakal datangnya The end of history Fukuyama? Banyak tesis, terlebih yang dialektis akan kelihatannya sekarang ini lebih gampang dimengerti. Salah satu yang sudah sering saya postingkan di milis kita ialah bahwa kontradiksi adalah tenaga penggerak perkembangan. The end of history bisa diartikan sebagai permulaan kontradiksi baru, artinya history tidak akan pernah berakhir, hanya permulaan kontradiksi baru.
“I beg to be different” (Shodan Purba), sangat melengkapi dua kubu sentral dalam masalah ekonom ini dimilis kita, yang kita langsung hadapi sekarang ini di negeri Indonesia. Dalam soal nasionalisasi-internasionalisasi/liberalisasi sudah sering kita mendengar dua pendapat besar, seperti yang diwakili oleh Kwik Kian Gie, Rizal Ramli dll dan dipihak lain Washington Consensus (mafia berkeley) seperti Budiono, Sri Mulyani dll dimulai sejak era economist Sumitro Djojohadikusumo. Untuk lebih menyingkat saya kutib wawancara Rizal Ramli di Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
“Begitu KMB ditandatangani, bung Karno memerintahkan, jangan bayar itu utang. Jadi walaupun utang itu disepakati, pemerintah Indonesia tidak pernah mau bayar. Taktiklah istilahnya itu. Tapi waktu pemerintahan Soeharto, awal Orde Baru pada tahun 1967, Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan yang disebut sebagai Mafia Berkeley membuat kesepakatan baru untuk mulai membayar utang Hindia Belanda tersebut yang sebetulnya secara moral itu tidak justified (dibenarkan – red), secara histories politis itu tidak justified. Tetapi Widjojo dan kawan-kawan waktu itu sepakat untuk mulai mencicilnya. Widjojo dan kawan-kawan itu memang dididik di Berkeley, dipersiapkan untuk mengambil alih pengelolaan ekonomi setelah Soekarno jatuh, supaya membelokkan garis ekonominya, satu garis dengan garis Washington.
Sejak itulah dimulai the creeping back of neo-colonialism. Seperti diketahui bahwa sekarang, untuk menguasai suatu negara tidak perlu secara militer, tidak perlu secara fisik, asal ekonominya bisa dikendalikan, negara tersebut bisa dikuasai. Sejak itu, walaupun Mafia Berkeley berkuasa nyaris tidak pernah berhenti selama 40 tahun, berlanjut ke muridnya, ke cucu muridnya dan seterusnya. Presiden bisa berganti, partai yang berkuasa bisa ganti, jenderal bisa ganti, TNI bisa melakukan reformasi, tapi di dalam bidang ekonomi tetap pada garisnya Mafia Berkeley. Nah, inilah yang menjadi sumber mengapa Indonesia tidak bisa menjadi besar, karena mereka dalam prakteknya sering menjadi conduit (saluran – red) bagi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, untuk merumuskan undang-undang di Indonesia, merumuskan berbagai kebijakan. Contoh: awal orde baru tahun 1967, UU investasinya dibikin oleh satu lembaga kreditor kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan jadilah UU Investasi. Banyak sekali UU yang masuk ke kategori itu. Misalnya, Bank Dunia bilang, saya kasih 400 juta dollar tapi Indonesia harus bikin UU Privatisasi Air, sehingga petani juga harus bayar air. Kemudian ADB (Asia Development Bank – red) juga kasih pinjaman 300 juta dollar tapi Indonesia harus ada UU Privatisasi, agar perusahaan-perusahaan negara bisa dijual dengan harga murah. Jadi banyak sekali UU dan peraturan pemerintah yang sebetulnya dipesan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional.
Hal itu sesungguhnya melanggar konstitusi. Kita ini adalah sovereign state (negara yang berdaulat – red), tidak boleh ada pihak manapun yang memberi iming-iming memberi pinjaman dengan syarat ada UU yang mereka susun. Jelas saat orang menyusun UU, kepentingan dia adalah nomor satu. Kalau ada satu negara yang UU-nya dipesan dikaitkan dengan pinjaman, pembuatan UU yang diikat dengan pinjaman, jelas yang memberi pinjaman itu memiliki kepentingan-kepentingan di dalam pembuatan UU itu. Jika ada satu negara yang mengikuti pola seperti ini, bisa dibayangkan bahwa negara ini tidak akan pernah bisa maju. Di Asia, yang ikut model ini hanya ada dua negara yakni Indonesia dan Philipina. Negara lain tidak mau mengikuti itu, kalau kebijakan ekonomi, mereka rumuskan sendiri. Mereka buat UU yang mencerminkan kepentingan negara mereka, kepentingan rakyat mereka.”
Begitu juga dalam pembubaran CGI tetap ada dua pendapat. Yang satu menghilangkan utang, yang satunya tidak merasa perlu begitu. Dua kubu. Argumentasi berbagai-bagai, siapa percaya siapa, siapa ikut siapa. Abad terakhir ada juga pendapat
the third way.