Tags

> Susah memang kalau tidak ada blueprint yang diikutin. Kita cuma
> bereaksi pada apa yang muncul di hadapan. Lebih parah lagi, semakin
> mirip dengan kerbau yg dicucuk hidungnya. Apa kita sudah “terjajah
> secara modern”?
>
> Kalau anda adalah pemimpin negara ini, apa yang anda lakukan?
>

‘economic revival’ ke perekonomian asli Indonesia sbb:

——————————————————————
Nasionalisme dan Ekonomi Terpimpin

Jika di bidang politik dan system pemerintahan Pancasila menerima
demokrasi, maka di bidang ekonomi nasionalisme Indonesia merupakan
penjelmaan dari semangat menentang eksploitasi yang dilakukan
pemerintah kolonial di bawah bendera kapitalisme perdagangan atau
kapitalisme liberal. Karena system ekonomi yang sesuai dengan
Pancasila, seperti dikatakan Mubyarto bukanlah kapitalisme liberal
yang berorientasi pada pasar bebas. Yang lebih sesuai ialah ekonomi
yang bercorak sosialis, tanpa membuang seluruhnya perangkat-perangkat
yang disediakan oleh kapitalisme. Para pakar biasa menyebutnya sebagai
‘Ekonomi Terpimpin’.

Istilah ‘ekonomi terpimpin’ dikemukakan oleh Bung Hatta. Ia merupakan
konsekwensi dari nasionalisme Indonesia yang timbul sebagai perlawanan
menentang kolonialisme dan imperialisme. Dalam menancapkan
kekuasaannya pemerintah kolonial Belanda menggunakan sistem
kapitalisme perdagangan yang eksploitatif dan menjadikan Indonesia
sebagai perkebunan raksasa. Dengan itu rakyat Indonesia dieksplotasi
sebagai buruh perkebunan dengan gaji rendah, sedangkan pemerintah
Belanda memperoleh keuntungan yang besar.

Menurut Bung Hatta ekonomi terpimpin adalah lawan dari ekonomi liberal
yang melahirkan sistem kapitalisme. Semboyannya ialah ‘laissez faire’
(‘Biarkan saja’), artinya biarkan pasar bertindak bebas dalam
membangun kehidupan ekonomi dan perdagangan. Ekonomi liberal
menghendaki pemerintah tidak campur tangan dalam perekonomian rakyat
dengan membuat peraturan-peraturan ketat (regulasi) yang membatasi
gerak bebas pasar.

Ekonomi terpimpin adalah sebaliknya. Pemerintah harus aktif bertindak
dan memberlakukan peraturan terhadap perkembangan ekonomi dalam
masyarakat agar rakyat tidak dieksploitasi, harga tidak dipermainkan
dan dengan demikian tercapai keadilan sosial. Alasan mengapa ekonomi
terpimpin dipandang sesuai dengan cita-cita nasionalisme Indonesia
ialah: Karena membiarkan perekonomian berjalan menmurut permainan
bebas dari tenaga-tenaga masyarakat berarti membiarkan yang lemah
menjadi makanan yang kuat.

Ekonomi liberal bercita-cita memberikan kemakmuran dan kemerdekaan
bagi semua orang, tetapi hasilnya menimbulkan pertentangan dan
kesengsaraan. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah melarat.
Sebab kebebasan atau liberalisme yang disandang oleh sistem itu dalam
kenyataan hanya dimiliki ioleh segolongan kecil orang (yaitu pemilik
modal atau kapital) dan kepada mereka yang segelintir itu sajalah
keuntungan dan kemakmuran berpihak, bukan kepada rakyat banyak.
Tetapi dalam sistem ekonomi terpimpin itu terdapat banyak aliran.
Antara lain: (1) Ekonomi terpimpin menurut ideology komunisme; (2)
Ekonomi terpimpin menurut pandangan sosialisme demokrasi; (3) Ekonomi
terpimpin menurut solidarisme; (4) Ekonomi Terpimpin menurut paham
Kristen Sosialis; (5) Ekonomi Terpimpin berdasar ajaran Islam; (6)
Ekonomi Terpimpin berdasarkan pandangan demokrasi sosial.

Semua aliran ekonomi terpimpin ini menentang dasar-dasar
individualisme, yang meletakkan buruk baik nasib masyarakat di tangan
orang-orang yang mengemudikan kehidupan dan tindakan ekonomi. Ekonomi
liberal berdasarkan pada individualisme. Individu (baca kepentingan
individu) didahulukan dari masyarakat. Tetapi ekonomi terpimpin
mendahulukan masyarakat dari individu. Sekalipun demikian di antara
paham-paham ekonomi terpimpin itu ada yang menolak kolektivisnme,
karena bagi mereka kolektivisme sebenarnya hanya berlaku dalam
ideologi komunisme dan sosialisme.

Tetapi terdapat persamaan pula dari sistem ekonomi terpimpin yang
berbeda-beda itu, yaitu: (1) Dalam hal menentang individualisme; (2)
Dalam hal pemberian tempat yang istimewa kepada pemerintah untuk
mengatur dan memimpin perekonomian negara. Perbedaan antara
sistem-sistem itu berkenaan dengan seberapa besar campur tangan
kekuasaan publik dan bagaimana coraknya campur tangan itu dalam
perekonomian individu dan masyarakat. Ideologi komunisme menghendaki
campur tangan besar dan menyeluruh dari pemerintah atau negara,
sehingga individu ditindas. Sistem ekonomi kpmunis bersifat totaliter,
dikuasai oleh negara.

Tetapi ekonomi terpimpin yang lebih sesuai dalam konteks nasionalisme
Indonesia ialah ekonomi bercorak sosialis, yang berkehendak
melaksanakan cita-cita demokrasi ekonomi. Dengan diimbangi demokrasi
ekonomi, maka demokrasi politik akan mengurangi sifat
individualismenya yang kelewat besar dan tidak sesuai dengan asas-asas
kolektivisme. Dalam sistem ekonomi terpimpin bercorak sosialis, campur
tangan negara terbatas dan peranan individu tidak sepenuhnya
dimusnahkan, hanya saja gerak mereka dibatasi dan diatur demi
melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut Lerner dalam bukunya The Economics of Control (1919), sistem
eknomi terpimpin yang bercorak sosialis menggabungkan ke dalamnya
unsur-unsur ekonomi kapitalis dan ekonomi kolektif. Liberalisme dan
sosialisme, menurutnya, dapat didamaikan menjadi “Welfare economics”
atau ekonomi kemakmuran. Masalah utamanya ialah bagaimana cara
menguasai perekonomian untuk kemakmuran penduduknya secara luas. Ini
dipraktekkan di AS dan beberapa negara Eropa, termasuk Skandinavia
setelah Perang Dunia I (1918) bersamaan dengan runtuhnya kapitalisme
liberal sebagai akibat dari peperangan.yang kejam dan bengis.

Dalam sistem ekonomi seperti itu ada tiga hal yang harus dilaksanakan:
Pertama, segala sumber perekonomian yang ada harus dikerjakan supaya
semua orang memperoleh pekerjaan; kedua, melaksanakan pembagian
pendapatan yang adil, agar perbedaan atau jurang besar dalam
pendapatan dan kekayaan antara yang kaya dan yang miskin dikurangi;
ketiga, menghapuskan monopoli dan oligopoli dalam perekonomian, sebab
keduanya melahirkan eksploitasi yang melampaui batas dan pemborosan
ekonomi yang besar pula.

Tujuan ekonomi terpimpin dalam bidang demokrasi, menurut Hatta, ialah
mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya, dengan tiada menghilangkan
kepribadian manusia. Masyarakat didahulukan, bukan individu. Tetapi
manusia sebagai individu tidak lenyap sama sekali dalam kolektivitas.
Secara umum cita-cita ekonomi terpimpin ialah: (1) Terbukanya lapangan
kerja bagi masyarakat secara keseluruhan sehingga pengangguran
dikurangi; (2) Adanya standar hidup yang baik bagi masyarakat secara
keseluruhan; (3) Semakin berkurangnya ketidaksamaan ekonomi dengan
memperrata kemakmuran; (4) Terciptanya keadilan sosial.

Abdul Hadi W. M.