Tags

Tajukrencana
Mencari Kambing Hitam
PRIHATIN, harga minyak di pasar dunia terus membubung seolah tanpa kendali sampai menembus US$139/barel Jumat, bahkan bisa mencapai $150 dalam musim panas ini, menurut bank-bank investasi Goldman Sachs dan Morgan Stanley kemarin.
Jelas, negara manapun di dunia, termasuk negara-negara produsen minyak pun barangkali tak mengingini tingkat harga minyak dunia setinggi itu yang bakal memicu jatuhnya permintaan, melajunya inflasi, kerusuhan sosial, ketegangan politis dan menghambat pertumbuhan ekonomi global overall.
Sudah tak masuk di akal, harga minyak sampai melonjak sebesar $11 dalam satu hari akhir pekan baru lalu. Siapa gerangan biang keladi tersembunyi di balik menggilanya pasar minyak ini?
Dapat dimengerti posisi OPEC yang menolak kenaikan produksi, karena menurutnya, bukan masalah ketimpangan suplai dan permintaan yang menyebabkan lonjakan harga minyak secara mendadak, melainkan aksi spekulasi dan pembelian panik untuk melindungi nilai aset oleh para spekulan dan manajer pengelola dana (hedge fund) yang khawatir akan anjloknya nilai dolar dan prospek melonjaknya pasaran komoditi-komoditi di balik jatuhnya pasaran saham global dan pelemahan ekonomi AS pasca krisis KPR.
Berdasarkan naluri dan petugas pelaku pasar dan pengelola fund, adalah hak asasinya untuk melakukan sesuatu demi melindungi nilai asetnya sepanjang tak menyalahi aturan main perdagangan internasional. Jadi dilihat dari sisi lain, siapa yang mendorong mereka tak percaya dolar, menimbulkan ketegangan di kawasan produsen minyak Teluk, ketegangan Israel-Iran, jatuhnya produksi di Irak, krisis keuangan dunia pasca krisis KPR sehingga mereka khawatir dan tak percaya pada valas selain memegang komoditi?
AS mengecam OPEC karena tidak menaikkan produksi dalam masa krisis minyak. Tapi mengapa otorita AS tidak pula merilis stok minyak strategisnya untuk stabilisasi pasaran sementara ketika harga minyak dunia terus membubung dan kilang-kilang minyaknya mengalami masalah produksi dan tingkat stok mingguan anjlok hingga tingkat terendah dalam lima tahun ini?
China dan India tak kecuali dituduh negara-negara Barat sebagai pemicu lonjakan harga minyak global, karena tak surut permintaan tinggi terhadap minyak untuk menjaga momentum pertumbuhan pusat. Lagi kedua adidaya Asia ini enggan menaikkan harga minyak dalam negeri setimpalnya guna mengerem permintaan, karena khawatir akan melajunya inflasi dalam perekonomian mereka yang sedang memanas.
Perusahaan-perusahaan minyak baik di negara-negara OPEC dan non-OPEC juga kena getah dari krisis pasar minyak. Sukar dikatakan mereka ingin mencari “windfall profit” dari kesempitan dan pengorbanan pertumbuhan ekonomi dunia. Sesungguhnya mereka tak bisa melakukan manipulasi dan price-fixing sesama produsen, karena harga minyak bagaimanapun ditentukan oleh kekuatan pasar.
Negara-negara pengimpor minyak, termasuk negara-negara Asia patut diberi simpati sebagai korban yang tak berdosa dari hantaman kuat lonjakan harga minyak. Mereka terpaksa menaikkan harga jual BBM dalam negeri demi mengurangi beban subsidi anggaran. Tapi melajunya inflasi, keluhan hidup rakyat dan gelombang protes mengancam kestabilan politik di kawasan ini.
Jadi siapa pemicu krisis pasar minyak sebenarnya? Sebelum mencari kambing hitam, sebaiknya negara-negara maupun pelaku pasar tersebut di atas melakukan retrospeksi dan koreksi diri terlebih dahulu.
Situasi ekonomis dan politis di pasar dan keprihatinan akan skenario lebih buruk sebenarnya adalah penyebab riil volatilitas tajam pasaran minyak dunia. Lantas siapa yang menciptakan situasi abnormal demikian?
Dengan jujur boleh dikatakan, semua negara konsumen minyak dan pelaku pasar tersebut di atas, secara langsung atau tidak dan sadar atau tidak, terlibat dalam kaitan dengan penciptaan secara akumulatif faktor fundamental, ekonomis atau politis yang tak favorabel dalam beberapa tahun terakhir. Gelembung pasar minyak terus membesar saat kondisi pasar memburuk. Hanya dengan kemauan politik para pemimpin dunia untuk bersama-sama mengekang diri dari penciptaan situasi yang tidak favorabel bagi sentimen pasar minyak dan membantu mengurangi imbas negatifnya kelak, maka gelembung pasar minyak barangkali dapat mengecil secara bertahap dan akhirnya lenyap samasekali. ****

 

KOMENTAR
Tajuk ini cari kambing hitam, tetapi tidak gampang menemukan kambing hitam dalam soal ini. Kambing hitamnuya ada didalam sistemnya atau adalah bagian dari sistem itu sendiri, profit sebesar-besarnya, saling hubungan srigala dan  regulasi pasar bebas yang sepihak.

Nambah lagi nich :

 

Artikel diatas contoh dari banyak artikel di Indonesia yang mana
mereka bisa mendeskripsikan masalah, tapi karena kurangnya
pengetahuan secara mendalam didalam problem tersebut, menjadikan
artikel tersebut kurang berani menunjukan siapa kambing hitamnya.

Di AS sendiri sudah banyak tulisan bahwa the real kambing hitamnya
itu
(-) Fed yang menyebabkan Dollar Inflation
(-) Investment Bank yang melakukan speculative trading / investment
tactics seperti GS dan MS diatas
(-) Pemth GWB yang tidak melakukan fungsi regulation control thd
investment bank
(-) Kebijakan US Imprealisme (perang iraq contohnya adalah 1/3
konsumen oil US)
(-) Monopoli dan Merger/Acquition Oil Company di AS.

Kalau digarisbawahi, ini semua terjadi karena kebijakan GWB yang
melakukan far-right capitalisme tanpa regulasi. Yang patut
dikasihani itu orang miskin di Indonesia yang tidak tahu apa apa
tapi kena apesnya jika sistem ini faulty !

Saat ini masyrakat AS merindukan politikal-ekonomic system yang
cenderung sosialis , karena mereka juga menderika akibat GWB ini.

http://www.realclearpolitics.com/articles/2008/06/thinking_about_amer
icas_social.html

Last Month in Mississippi, the GOP lost a historically sound
Republican House seat as Greg Davis lost by eight points to Travis
Childers despite large investments, including a last-minute fund-
raiser by Vice President Cheney. With Denny Hastert and Richard
Baker’s retirements, the GOP has now lost three House seats this
year in special elections. The loss is certainly a cause for concern
for Republicans as it expands the Democratic majority in the House
to 236-199 and recasts Mississippi as potentially a swing state,
even though it has been a red state since Ronald Reagan ran in 1980.

In reaction to the Childers victory, Representative Tom Cole,
Chairman of the National Republican Congressional Committee, which
is tasked with winning these elections, said “a large section of the
American people has lost confidence in the Republican Party.” He
confesses that the party must ask, “Is there something wrong with
our product?” Retiring Republican Tom Davis describes today’s
atmosphere as “the worst since Watergate and far more toxic than the
fall of 2006.”

Indeed, with the November 2006 election and the increasing threats
to GOP House and Senate seats, there is a tectonic shift underway in
American politics from the Republican Party to the Democratic.
Voters are signaling an increased preference for redistributive,
socialist measures that include raising income taxes on the
wealthiest, expanding governmental healthcare provisions, increased
food stamp programs and even tax credits for non-tax payers. The
traditional, free-market brand of the Republican Party, which
generally stresses the virtues of the market economy and restraining
the expansion of the social safety net and the resultant increase in
government expenditures, has fallen into disfavor with the
electorate. What’s happening?

Drawing from the late political economist Jude Wanniski, this
competition between capitalist and socialist economic systems is
nothing new or surprising, and is as old as representative democracy
itself.[1] Voters are constantly declaring their preference between
the two. Simply put, when good capitalism goes bad, voters choose
good socialism. One must accept that while good capitalism is
superior to the best socialism, good socialism can be better than
really bad capitalism.

A properly functioning socialist system allocates resources through
a central plan in most part by bureaucrats chosen by the people. It
is often preferable over a capitalist system where its political
class scours to justify rising unemployment, declining standards of
living and the social repercussions that ensue during periods of
economic malaise, such as divorce, crime and mental illnesses
including depression.

Modern capitalism has evolved into a highly sophisticated mechanism
that disperses large and liquid pools of capital – surplus time,
energy and talent – for claims on the future production of others.
Modern mechanisms of the market such as banks, stock and bond
markets and other allocators continuously and automatically
calculate returns on investment (ROI) for the extension of capital.
The market, true to its calculating and dispassionate nature, will
cease to extend capital when ROI becomes persistently negative. It
is at this point that if a nation’s ruling class has failed to
protect its capitalist economic system, the electorate turns to
socialism. In other words, when a capitalist market mechanism ceases
to accept risks to finance production that facilitates the exchange
of goods and services between economic actors, the electorate opts
for government to absorb those risks and to assist it in its pursuit
for self-survival. What else would one expect from voters when a
capitalist system devolves to a point where declining capital
formation and standards of living no longer can provide for them?

The capitalist system today is deteriorating for two primary
reasons: the depreciating dollar and rising real tax rates on
capital. The United States is experiencing a mild form of
stagflation last seen during the 1970s.