Tags

reply dari milis:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>saya pikir penyebabnya nasution resign bukan karena kasusnya
>>soekarmadji, tapi karena percobaan kudeta militer tentara ex-knil
>>melawan istana pada oktober 1952.

Memang di tahun 1952 Kolonel Nasution dicopot dari KSAD lantaran
kudeta gagal di depan istana, ketika moncong-moncong meriam dan tank
TNI diarahkan kepada Presiden Soekarno yg dengan tegar tetap bergeming
dari tuntutan para demonstran (tentara AD) yg menginginkan
dibubarkannya parlemen. Tetapi setahu saya Nasution kembali aktif di
TNI-AD di tahun 1955(?), dan aliansi Soekarno-Nasution terjalin
kembali di tahun 1957 (or 1959?), ketika negara berada dalam situasi
darurat militer dan Dekrit Presiden diumumkan (1959). Soekarno capek
dengan demokrasi parlementer yg diimpor dari barat yg terbukti
melemahkan persatuan Indonesia (gonta-ganti kabinet setiap beberapa
bulan sekali,dll…). Usul Nasution di tahun 1952 untuk membubarkan
parlemen pun akhirnya dijalankan Soekarno dengan keluarnya Dekrit
Presiden. Nasution pun kembali aktif di MBAD. Di tahun 1960/1,
bukankah Nasution yg melawat ke Russia untuk menjajaki pembelian
senjata senjata berat dan kapal selam bagi perjuangan pembebasan Irian
Barat?
Sayangnya, koalisi ini pun kemudian berakhir di tahun 1962, ketika
Nasution dicopot dari jabatan pemegang komando tertinggi AD
(MenPangad) dan “dimutasikan” menjadi MenHankam-KASAB (sebuah jabatan
formalitas-administratif belaka tanpa wewenang memegang komando tempur
dan pasukan), digantikan oleh Ahmad Yani, kesayangan Bung Karno.
Pecahnya koalisi Soekarno-Nasution ini terjadi akibat ketidak setujuan
Nasution terhadap politik Bung Karno yg semakin merapat ke “kiri”.
Terbukti di kemudian hari pun Bung Karno harus kecewa dengan pilihan
kesayangannya sendiri, Ahmad Yani, yg dengan tegas menolak usul Bung
Karno untuk mempersenjatai para buruh dan tani sebagai angkatan kelima
di luar struktur rantai komando AD.

salam,

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jadi dari email mas ada 3 persoalan :
(i)   Soal Kudeta Militer 1952
(ii)  Soal Demokrasi Terpimpimnya Bung Karno 1956-1965
(iii) Soal menurunya pengaruh Nasution thd BK pada 1962 yang dibarengi
dengan naiknya Soeharto.

Nah reply mas  sudah mewakilkan pendapat mainstream.

Menurut saya sendiri, cikal bakal dan root cause Indonesia sekarang
ini memang berakar pada event (i) dan event (ii). Doktrin dwifungsi
ABRI muncul pertama kali pada kejadian 1952 yang ditentang oleh Bung
Hatta cs.

Sedangkan event (ii), bahasnya mesti sangat hati hati nich :-) karena
selain banyak issu sensitif seperti etnisiti dan fasisme, dikemudian
hari  soal (ii) inilah yang menimbulkan kejadian G30S dan kemudian
ORBA naik. Untuk soal (ii) yang perlu dilihat adalah siapa yang
menulis sejaranya ? :-)

Jaman demokrasi parlementer di Indonesia, kekuatan politik terbagi
antar dua kelompok mainstream yakni PNI , PKI , Murba cs yang didukung
Bung Karno mewakili kelompok ‘nasionalis’ dan kelompok Hatta-Sjahrir
dengan Masyumi dan PSInya mewakili kelompok ‘sosial-demokrat dan
relijius’. Kenapa PKI pasca Madiun mendukung Bung Karno ? Karena
mengikuti dogma dari Cominform/Stalin yang mengatakan perjuangan
komunis internasional dapat dilakukan dengan menyokong ‘borgouise
nationalist’ atau kaum nasionalis. Ini berbeda dengan kebijakan stalin
1920an dimana komunis menganggap nasionalis sebagai musuh.

Selanjutnya, secara garis besar saja, penolakan terhadap pembubuaran
parlementer dan guided-demokrasinya Bung Karno, dilakukan oleh Bung
Hatta dan M. Natsir. Perlu juga diperhatikan, pihak militer pada
1950an  terpecah antara Nasution (ex. KNIL) dan Lubis (ex. PETA) ;
kubu Nasution beraliansi dengan Bung Karno dan Lubis dekat dengan
Hatta-Sjahrir.

Pembubaran Parlementer di Indonesia diikuti dengan kebijakan
revolusioner baru seperti pengusiran secara massal orang Belanda di
Indonesia (ditentang  oleh sjahrir dan hatta) dan nasionalisasi
perusahaan2 asing di Indonesia.

Ada banyak pendapat dalam rentetan peristiwa guided-democray ini,
kalau saya baca dari bukunya ex-pemimpin Masyumi, bukan main kecewanya
para pemimpin (masyumi-Islam dan sosial-kerakyatan) kita karena BK
dianggap mengkhianati perjuangan 1945.

Sjahrir sendiri sudah sering menulis di buletin nasional kalau Bung
Karno adalah “dalang dari banyak peristiwa di Indonesia” (ini sebelum
1960 ya) dimana ia berperan  dan  bergerak
sebagai ‘center’ dan  melakukan politik counter-weight baik ke”kanan”
dan ke”kiri” untuk menjaga powernya.

Point ini saya rasa penting dikemukakan untuk menggambarkan situasi
saat itu. Mesti diingat Bung Sjahrir sudah mengenal Bung Karno
langsung dari sejak tahun 1920an ketika keduanya bersekolah di bandung.

saya pikir garis besarnya segini saja dulu, kalau ditulis panjang bisa
jadi 10-20 halaman :-))

>>>>>

Nah kalau kembali ke soal (i) dalam peristiwa kudeta militer 1952,
saya pernah membahasnya di tempat lain sebagai berikut:

==============================

=======================
Kedjadian Militer di Djakarta pada Oktober 1952

dari 17 Oktober 1952 pada perkembangan politik dan militer di Indonesia
> Secara politik peristiwa 17 Oktober adalah pelopor kritik demokrasi
> liberal di Indonesia. Terjadinya kudeta di Mesir dan Thailand pada
> awal tahun 1950-an sepertinya membuat AD ingin mencontohnya. AD
> memakai cara yang licik, yaitu memobilisasi massa dengan bantuan
> preman Jakarta terkenal dengan nama geng Cobra yang dipimpin oleh bang
> Pi’i. demokrasi liberal yang baru berjalan selama dua tahun lebih
> beserta parlemen dipaksa berhenti dengan sebuah aksi koboi-koboian AD
> dengan menggunakan ancaman senjata kepada Presiden Soekarno agar
> membubarkan parlemen. Presiden dengan kharismanya saya tidak mau
> dipaksa menjadi di diktator membuat ciut nyali AD. Peristiwa ini
> membuat keuntungan politis pada diri Soekarno seperti halnya pada masa
> revolusi fisik ketika pertikaian antara Sjahrir dengan PP. Tak heran
> banyak kalangan sipil maupun militer yang muak dengan demokrasi
> Liberal menaruh harapan padanya , namun pada akhirnya ia khianati
> juga. Hal ini adalah sengsara membawa nikmat bagi A.H Nasution dan
> pendukung-pendukungnya di AD tetapi tidak dengan musuh-musuhnya di
> AD.

Kejadian Oktober 17 ini terjadi pada masa Kabinet Wilopo.

Perlu dimengerti rentetan kejadian dan event yang mengakibatkan
kejadian ini. Sebenarnya pemerintah RI pada masa akhir 1940an
mempunyai surplus finansial dari hasil penjualan bahan mentah termasuk
karet yang dijual dengan harga diatas pasar, supply produk mentah dari
Indonesia ini dijual untuk keperluan Perang Korea. Hanya saja, harga
karet ini turun drastis pada awal 1952 (turun lebih dari 50%) sehingga
pemth RI mendapatkan krisis finansial dan defisit anggaran.

Sebagai akibat defisit diatas, pemerintah tidak mempunyai pilihan
kecuali melakukan rasionalisasi pada goverment dan military sector.
Ada sekitar 150,000 orang yang harus di-phk dari profesi guru sampai
polisi.

Kembali ke atas, pada masa itu rival AH Nasution antara lain Zulkifli
Lubis dan Bambang Sumpeno yang masih famili jauh dengan bung karno.

Sbg background, Zulkifli Lubis merupakan pejabat ex-PETA intelejen
di Singapura sedangkan Bambang Sumpeno adalah ex-kepala dari
Chandradimuka Military Academy (Akademi militer warisan dari PETA) yg
juga merupakan ex-pejabat PETA di Jawa Timur.

Pada Juli 1952, Bambang Soempeno ini mencari simpati presiden
dan pejabat militer lainya untuk mengganti Kolonel A.H. Nasution sbg
chief-of-staff , tapi kemudian usaha ini terhenti melalui political
interception MayJen TB Simatupang. Pada akhirnya, Bambang mendapatkan
suspensi jabatan dari TNI.

Selain itu, kepemimpinan AD saat itu juga banyak mendapat kecaman dan
kritik dari org2 parlementer seperti Zainul Baharudin –ketua bidang
pertahanan di parlemen — yang juga masih famili dan berafiliasi
dengan zulkifi lubis. Selain itu kritik kecil juga muncul dari Partai
Murba, PKI, NU (Zainul Arifin),dlsb.

Zainul Baharudin bersama Partai Murba, Partai Buruh dan PRN melakukan
parliementary motion (read: attack) thd kepemimpinan Pertahanan.
Tuntutanya a.l. ” reformasi dan reorganisasi kepemimpinan TNI dan
kementerian pertahanan” , ” komisi spesial dibawah parlemen untuk
menginvestigasi kecurangn administrasi dan keuangan pada diri TNI dan
kementerian pertahanan”. Motion ini ditujukan kepada tiga pihak: Ali
Budiardjo, Simatupang dan AH Nasution.

Selain motion dari Baharudin, juga muncul motion dari Manai
Sophiaan(PNI) dan Kasimo dari Partai Katolik. Motion dari Manai
Sophiaan diterima Parlementer pada Oktober 16.

Terlepas dari diatas, perlu juga menjadi tjatatan bahwa orang2
Parlemen sudah lama mempunyai konflik atau kompetisi dengan orang2
TNI-AD. Hal ini sudah terjadi dari sejak jaman Jogja, ujar Pak Nas
dibukunya.

Nah, Pada demonstrasi Oktober 17, muncul kurang lebih 5,000
demonstrator. Tuntutan mereka adalah membubarkan Parlemen, secara
nyata perwira TNI yang berada di gerakan ini adalah Kolonel Soetoko,
Simbolon dan Kawiliarang. Pada tengah hari Oktober 17 ketiga pejabat
TNI ini berdiskusi dengan Presiden Soekarno di Istana. Soekarno ,
Hatta dan Wilopo kmudian memutuskan resesi kabinet untuk sementara.

Perlu juga diketahui pada saat itu semua alat komunikasi di Djakarta
terputus, termasuk juga transportasi pesawat dlsb. Beberapa pejabat
parlemen ditangkap (untuk kemudian dibebaskan beberapa hari kemudian):
Yamin, Daeng Lalo. Koran “Merdeka” juga diberhentikan sementara.

Seperti keterangan diatas, pengarahan kanon ke Istana sebenarnya
dilakukan oleh satu Komandan Batalyon yaitu dari divisi kota Jakarta
yang dipimpin oleh Letkol Taswin.

Organisatoris dari gerakan ini selain perwira diatas dalah Kol
Moestopo , Aziz Saleh dan kepala polisi militer S. Parma. Bang Pe’i
diatas kelihatanya adalah afiliasinya Kol. Moestopo. Apapun alasanya,
demonstrasi ini berasal dari perwira tinggi seperti AH. Nasution.

Kejadian ini lebih menarik lagi bahwa sebenarnya memang sudah terjadi
pengungkapan `kehendak gerakan kudeta’ dari Nasution yang sudah
disampaikan kepada Bung Karno. Meskipun kemudian terjadi setback
karena Bung Karno tidak setuju dengan list politikus yang Nasution
hendak menangkap. Karena BK tidak setuju, gerakan ini kemudian
dilakukan oleh perwira dibawah Pak Nas seperti tersebut diatas.

> Provokator AD yang terlibat dalam peristiwa Oktober dipecat oleh
> pemerintah dan pemerintah berani mengurangi anggaran militer.
> Pemecatan perwira tinggi Provokator membuat militer khususnya Ad
> kehilangan para perwira cerdas shingga pengganti KSAD kemudian
> dianggap rendah oleh perwira AD lainnya yang masih aktif. Sedangkan
> Pengurangan anggaran membuat para perwira daerah yang telah sulit
> penghidupannya makin bertambah sulit membiayai pasukannya mengambil
> jalan pintas dengan ikut serta melakukan penyeludupan kopra.
> Pemerintah sipil mengambil sedikit keuntungan dan oknum partai pun
> menggecarkan KKN nya.
> Dampak secara militer dari peristiwa Oktober adalah militer menjadi
> terpecah. Setelah pengaktifan kembali Para perwira yang terlibat
> membuat militer menjadi Homogen dan kuat. Terbukti AD mampu dan berani
> menempatkan orang-orangnya memimpin perusahaan-perusahaan Belanda yang
> telah di nasionalisasi. Adanya perseteruan antara Zukilfi Lubis yang
> didukung M.Simbolon dan oleh para Warlords daerah melawan A.H.Nasution
> membuat kestabilan Politik, social, ekonomi dan pertahanan ambruk.

Gerakan Oktober 17 ini menimbulkan perpecahan ditubuh TNI dimana
gerakan anti-oktober 17 terjadi juga didaerah terutama di Indonesia
Timur (menggantikan Gatot Subroto dengan perwira lokal) dan Jawa Timur
yang merupakan basis dari tentara ex-PETA. Selanjutnya, Pak Nas,
sutoko dan S. Parman mendapatkan suspensi dan posisi kepala TNI-AD
dipegang oleh Bambang Sugeng –perwira ex-PETA– dari jawa timur.

==========

wassalam,