Mungkinkah Indonesia akhirnya hanya sederet partai?

Sekitar seabad yang lalu, kita tak akan berkeberatan dengan itu. Indische
Partij, Partai Komunis, Partai Sarekat Islam, PNI, dan lain-lain lahir. Mereka
datang dengan keyakinan.

Pada masa itu, ”politik” adalah gugatan. ”Politik” adalah usaha membongkar
sebuah wacana yang dianggap cacat, tapi dijejalkan oleh mesin kekuasaan kolonial
sebagai konstruksi yang final. Menghadapi itulah ”politik” adalah ”pergerakan”.

Berarti, di dalamnya ada kehendak mengubah keadaan, ke arah emansipasi sosial
dan musnahnya ketidakadilan. Dengan kata lain, ada social imaginary: sebuah
gambaran yang menggerakkan hati tentang sebuah kehidupan masyarakat yang lain,
walaupun gambaran itu bukan sebuah desain yang siap.

Konon, pada awal abad ke-20, di asrama mereka, para murid STOVIA—yang kemudian
jadi bara pertama perlawanan antikolonialisme—tiap malam menyanyikan lagu
revolusi Prancis dengan berkobar-kobar: ”Kita lawan tirani!”

Berkobar-kobar—Chantal Mouffe menyebut arti passion dalam politik: fantasi,
hasrat, ”semua hal yang tak dapat diringkus jadi kepentingan dan rasionalitas”,
semua hal yang membentuk subyektivitas manusia. Dengan catatan: ”subyektivitas”
itu bukan tentang ”aku”. Ia justru timbul karena ada sesuatu yang universal yang
datang mengimbau, sesuatu yang berarti bukan cuma buatku, tapi bagi engkau, bagi
sesama, sebuah dunia yang melampaui jagat kecilku.

Dari situlah passion, atau gelora hati, terbit. Mouffe bahkan menyebut perlunya
”mobilisasi gelora hati”. Sebab politik sebuah partai yang menganggap dirinya
bagian dari pergerakan, sebuah partai dengan ”imajinari sosial” yang menggugah
passion—partai politik yang seperti itu bukanlah tanda nafsi-nafsi.

Justru sebaliknya: didirikan hanya segelintir orang pun—seperti halnya Indische
Partij—partai seperti itu pada dasarnya ingin menjangkau liyan, mereka yang lain
yang juga sesama. PNI yang berangkat atas nama kaum ”marhaen” dan PKI yang atas
nama kaum buruh keduanya membayangkan sebuah masyarakat di mana marhaen dan
proletar akan lenyap, sebab tak akan ada kelas sosial lagi: manusia akan sama
rata, sama rasa.

Tapi adakah partai yang seperti itu sekarang?

Kini sejumlah partai baru muncul bagaikan lapak dan gerai, kios dan show-room.
Inilah zaman ketika advertensi tak henti-hentinya menyusupi ruang kehidupan.
Inilah masa ketika hasil jajak pendapat umum jadi ukuran yang lebih penting
ketimbang kebenaran, ketika penampilan yang atraktif dan riuh-rendah di televisi
lebih efektif ketimbang prestasi dan gagasan sosial yang menggugah.
Berangsur-angsur, dalam lapak dan gerai itu yang lebih menentukan bukanlah benda
yang ditawarkan. Yang lebih penting: kemasan.

Sebuah parodi yang tak disengaja naik pentas: politik jadi pekan raya. Tiap
tauke kios akan berusaha mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya. Tapi ketegangan
hanya terbatas di situ: tak akan ada yang menggugat wacana yang mendukung (dan
didukung) pekan raya itu sendiri.

Jika dulu lahirnya partai politik adalah isyarat tentang apa yang berlubang
dalam situasi di mana ia lahir, kini partai berdiri sebagai indikator
sebaliknya: terbukanya peluang untuk investasi—yang hanya bisa dilakukan mereka
dengan kekayaan yang surplus.

Di sini memang politik tampak sebagai jalan yang aman. Partai tak akan jadi
pembelot. Tapi saya kira sebetulnya sebuah fragmentasi diam-diam berlangsung.
Sebab inilah politik tanpa ”imajinari sosial”, tanpa gelora hati, tanpa
militansi. Inilah politik yang tak membentuk subyektivitas yang lahir karena
terpanggil oleh yang universal.

Memang ada niat menjangkau pelanggan di mana saja, kapan saja. Tapi ini cuma
universalitas sebagai façade. Dalam percakapan para juru kampanye partai,
seperti di kantor perdagangan, orang bicara bukan jangkauan yang tanpa batas,
melainkan tentang ”segmen pasar”.

Tentu, di pekan raya, para tauke memang bisa membuat usaha patungan. Tapi pada
awal dan akhirnya yang berlaku adalah ke-masing-masing-an. Para pemilih akan
datang bak konsumen. Tapi sejauh mana mereka yakin? Inilah zaman ketika kita
tahu bahwa iklan mengandung dusta tapi kita toh membiarkan diri terpikat—zaman
berkuasanya perangai ”akal yang sinis”, der Zynischen Vernunft, dalam diagnosis
Peter Sloterdijk.

Mungkin kita tak akan punya lagi gelora hati dalam politik. Tapi kita tak bisa
mengelakkan keniscayaan hadirnya partai di sebuah demokrasi. Haruskah kita jadi
ronin di luar dinding Negara? Jangan-jangan. Bagaimanapun, sebuah masyarakat tak
akan dapat mengelakkan dimensi politiknya—politik sebagai pertarungan: konsensus
akan selalu berlubang, ketakadilan akan menimbulkan jerit.

Saya masih percaya, di dalam dan di luar partai, jerit itu tak akan jadi bisu.
Akan selalu muncul mereka yang setia kepada gelora hati para penggugat, segumpal
subyektivitas yang terbit dalam militansi, sujet fidèle dalam pengertian Alain
Badiou.

Saya teringat pada senja 22 Juni 1996. Di satu ruang kantor Lembaga Bantuan
Hukum di Jalan Diponegoro, Jakarta, di bawah lampu neon yang tak terang,
sejumlah pemuda duduk. Kurus, lusuh, tapi intens. Di leher mereka terkalung
bandana merah. Mereka memaklumkan berdirinya Partai Rakyat Demokratik, sebuah
partai kiri—ketika suasana tambah represif di bawah ”Orde Baru” dan apa saja
yang merah dan kiri dihabisi dan tiap partai alternatif akan dibabat.

Di ruang itu saya duduk bersama Pramoedya Ananta Toer memandangi mereka. Kami
tahu, ke sana mata-mata penguasa mengintip, senjata disiapkan, penjara
dicadangkan. Tapi anak-anak muda tetap saja dengan upacara sederhana yang
bersejarah itu.

Bersejarah, apalagi bila dibandingkan dengan pesta kelahiran partai-partai hari
ini.

~Majalah Tempo, Edisi. 22/XXXVII/21 – 27 Juli 2008~